Penuhi 4 dari 7 Kelompok Makanan, Indonesia Belum Dianggap Mampu Swasembada Penuh

JAKARTA – Meski mampu swasembada 4 dari 7 kelompok makanan, Indonesia dianggap belum mencapai swasembada penuh,salah satunya lantaran tingginya jumlah penduduk, kemudian ketergantungan pada impor untuk pangan tertentu, alih fungsi lahan, distribusi tidak merata, dan produktivitas pertanian yang masih rendah.

Sekalipun mampu memenuhi beberapa kategori konsumsi dalam negerinya, Indonesia masih memilih impor untuk memasok kebutuhan. Hal itu karena untuk beberapa komoditas, harga barang impor lebih murah daripada harga produksi dalam negeri.

Sebuah penelitian oleh tim dari Universitas Göttingen (Jerman) dan Universitas Edinburgh (Skotlandia) yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Food menunjukkan, dari 186 negara yang diteliti, hanya Guyana yang berhasil mencapai swasembada penuh.

Sedangkan, Indonesia berada di posisi tengah, yakni mampu mencapai swasembada pangan dalam empat dari tujuh kelompok makanan. Hal tersebut membuat Indonesia setara dengan Myanmar dan Thailand yang juga memenuhi empat dari tujuh kelompok makanan.

Secara detail, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan buah sebanyak 108 persen dari total konsumsi nasional, sayur sebanyak 41 persen, kacang-kacangan 187 persen, biji-bijian berpati sebanyak 172 persen, daging sebanyak 90 persen, ikan sebanyak 166 persen, sedangkan susu 0 persen.

Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi indikator penting dalam mengukur ketahanan nasional, terutama di tengah krisis pangan global dan perubahan iklim yang mengancam pasokan bahan makanan.

Transformasi Pertanian

Menanggapi hasil penelitian tersebut, Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto mengatakan bahwa capaian itu menunjukkan arah yang benar, meski swasembada penuh belum tercapai.

“Kita memang belum swasembada penuh karena pertumbuhan penduduk relatif lebih cepat dibanding pertambahan produksi pangan,” katanya. Namun kondisi ini dapat dimengerti mengingat berbagai kendala yang masih dihadapi sektor pertanian nasional.

Salah satu tantangan utama adalah alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi di berbagai wilayah, terutama di kawasan urban dan pinggiran kota. Selain itu, aktivitas pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim juga masih terbatas.

“Kita belum sepenuhnya mampu menghasilkan varietas-varietas baru yang tahan terhadap cekaman lingkungan, padahal itu penting dalam menjawab tantangan zaman,” ungkapnya.

Permasalahan lain yang juga menghambat adalah rusaknya jaringan irigasi dan minimnya investasi dalam perbaikan infrastruktur pertanian.

“Produktivitas kita juga terganggu oleh ketidakseimbangan penggunaan lahan. Misalnya, ketika petani memprioritaskan satu komoditas pangan, maka produksi pangan lain bisa menurun. Ini adalah konsekuensi logis dari terbatasnya lahan dan sumber daya,” jelasnya.

Meski demikian, tanda-tanda positif mulai terlihat di berbagai daerah. Adopsi teknologi pertanian modern seperti penggunaan drone untuk penanaman dan pengendalian hama telah dilakukan oleh sejumlah petani, terutama di daerah yang kekurangan tenaga kerja. Hal itu menandakan bahwa transformasi pertanian menuju era digital mulai tumbuh dan harus didukung secara sistematis.

Indonesia memang belum sampai pada titik swasembada penuh, namun langkah-langkah positif telah terlihat dan menunjukkan arah kebijakan yang lebih produktif dan adaptif. Dengan peningkatan investasi di sektor pertanian, dukungan terhadap riset dan pengembangan varietas unggul, serta percepatan digitalisasi pertanian, bukan mustahil dalam waktu ke depan Indonesia akan menjadi negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Tri Haryanto, mengatakan, pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau sebagai prasyarat utama bagi ketahanan pangan Indonesia.

Meskipun indeks ketahanan pangan Indonesia menunjukkan tren membaik, dia menyoroti masih ada 4,5 persen penduduk mengalami kerawanan pangan sedang hingga berat.

“Sementara nilai prevalensi kurang gizi masih tinggi 8,5 persen. Jadi ketahanan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga akses pangan bergizi, yang aman untuk kehidupan sehat dan produktif. Meskipun indeks ketahanan pangan Indonesiacenderung meningkat, ada indikator yang perlu diperhatikan serius untuk memperbaiki capaian ketahanan pangan ke depan yaitu ketersediaan, aspek keberlanjutan dan adaptasi,” pungkasnya.