Heboh Istri Menteri UMKM Diduga Numpang Fasilitas Negara untuk Tur Eropa! Ini Besaran Gaji Maman Abdurrahman!

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Dunia maya dihebohkan dengan isu panas yang menyeret nama istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Tina Astari alias Agustina Hastarini.

Tina dituding menggunakan fasilitas negara untuk melakukan perjalanan keliling Eropa dalam agenda bertajuk “Misi Budaya”.

Kisruh ini mencuat setelah akun X @MurtadhaOne1 membagikan surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM yang memuat permintaan fasilitas diplomatik di sejumlah negara. 

Yang bikin publik terperangah, nama Tina tercantum sebagai peserta perjalanan, padahal dirinya bukan pejabat negara maupun pegawai kementerian.

Surat itu bahkan mengajukan dukungan dari Kedutaan Besar RI di berbagai negara Eropa untuk mendampingi kunjungan Tina Astari yang disebut mengikuti misi budaya. 

Warganet pun ramai mempertanyakan legalitas permintaan tersebut. Apalagi, penggunaan kop surat kementerian untuk kepentingan keluarga pejabat memunculkan kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang.

"Ini beneran istri Menteri UMKM minta didampingi buat misi budaya? Bukannya itu tugas Dirjen Kebudayaan? Kenapa pakai kop Kementerian?" tulis akun X tersebut, memantik perdebatan sengit di jagat maya.

Setelah viral, sorotan pun beralih ke sosok suaminya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Warganet mulai menggali informasi mengenai latar belakang hingga besaran gaji yang diterimanya sebagai pejabat negara.

Berapa Gaji Menteri UMKM Maman Abdurrahman?

Maman Abdurrahman saat ini menjabat sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Kabinet Merah Putih 2024. Sebelumnya, dia dikenal sebagai anggota DPR RI periode 2018–2024.

Sebagai seorang menteri, berikut rincian penghasilan yang dia terima:

Gaji Pokok: Rp5.040.000 per bulan (berdasarkan PP No. 60 Tahun 2000)

Tunjangan Jabatan: Rp13.608.000 per bulan (Pasal 1 ayat (2) huruf 2)

Total gaji dan tunjangannya mencapai Rp18.650.000 setiap bulan. Tak hanya itu, Maman juga mendapatkan berbagai fasilitas negara seperti mobil dinas, rumah jabatan, serta layanan kesehatan.

Publik pun kini bertanya-tanya, apakah wajar jika fasilitas negara ikut dimanfaatkan anggota keluarga menteri untuk kegiatan pribadi? 

Isu ini terus berkembang dan ditunggu klarifikasi resminya dari pihak Kementerian.